Padang, Serasinews.com- Inovasi yang dilakukan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Wilayah 02 Padang dengan melakukan pembayaran transportasi tradisional bendi atau delman melalui digital di Sumatera Barat dan sekaligus merupakan satu-satunya di Indonesia meraih penghargaan Museum Rekor Indonesia (MURI).

Senior Manager MURI Awan Rahargo di Padang, Senin malam mengatakan apa yang dilakukan BNI dalam kerangka program smart-city tersebut belum pernah dilakukan di Indonesia oleh sebab itu MURI memberikan Rekor Indonesia untuk transaksi digital pembayaran bendi pertama di Indonesia yang dilakukan oleh BNI.

Dengan inovasi tersebut penumpang tidak lagi harus membayar secara langsung ongkos bendi kepada sang kusir, tetapi bisa langsung scan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) BNI yang telah disediakan di bendi.

Direktur Layanan dan jaringan BNI, Ronny Venir mengatakan BNI terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat salah satunya dengan memberikan kemudahan dalam bertransaksi secara digital. Bahkan ke depan, seluruh transaksi akan mengarah pada digital.

Ia juga mengapresiasi semangat kepala daerah di Sumbar yang sangat mendukung upaya digitalisasi di berbagai lini dengan tujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan berbagai pelayanan.

"Hari ini adalah jumlah penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerjasama terbanyak dengan kepala daerah dalam satu hari bagi BNI," katanya.

Penandatanganan MoU Sumbar Madani to Digital BNI Smart City dilakukan dengan enam kabupaten/kota di Sumbar dan Pemprov Sumbar sekaligus juga mendukung Sistem Informasi Manajemen RS Unand.

Daerah yang menandatangani MoU tersebut diantaranya Kota Padang, Padang Panjang, Bukittinggi, Payakumbuh, Sawahlunto dan Kabupaten Agam.

MoU dan PKS bertajuk Sumbar Madani to Digital BNI Smart City itu menghadirkan enam konsep utama Smart City di Sumbar yaitu smart people, smart government, smart infrastructure, smart environment, smart economy, dan smart society berikut dengan penyediaan QR code untuk pembayaran non tunai di berbagai merchant, mulai dari pedagang pasar hingga transportasi bendi.

Ronny Venir berharap kerjasama yang telah terjalin apik itu bisa terus dimaksimalkan demi memberikan kemudahan dan meningkatkan perekonomian bagi masyarakat Sumbar.

Plt Rektor Unand Prof. Dr Mansyurdin, MS mengatakan kerjasama BNI dan RS Unand mengarah pada dukungan layanan administrasi dan keuangan berbasis digital. Hal itu diyakini akan mengefektifkan semua layanan kesehatan RS Unand bagi constumer mulai dari registrasi hingga pembayaran karena tidak perlu langsung ke RS.

"Sejalan dengan telah ditetapkannya Unand sebagai PTN BH maka ke depan peran RS Unand akan semakin besar, tidak hanya sebatas RS pendidikan tetapi juga dituntut memberikan pemasukan karena itu akan banyak pembenahan yang dilakukan salah satunya dalam hal pelayanan," katanya.

Gubernur Sumbar Mahyeldi menyebut digitalisasi merupakan salah satu program unggulan dalam masa pemerintahannya. Namun untuk mewujudkan cita-cita itu pemerintah memang tidak bisa jalan sendiri. Perlu sinergi, kolaborasi dengan berbagai pihak.

Kolaborasi dengan BNI menjadi salah satu upaya untuk mempercepat transformasi digital di Sumbar dalam upaya memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat dalam pelayanan perbankan dan transaksi ekonomi.

Ke depan ia berharap kerjasama bisa dilanjutkan untuk pengembangan UMKM di Sumbar. Mahyeldi menyebut jumlah UMKM di Sumbar mencapai 600 ribu unit. Dengan asumsi satu keluarga lima orang maka lebih dari setengah masyarakat Sumbar bergantung pada UMKM.

"BNI sebagai Bank Negara yang bersifat global dengan enam cabang di luar negeri dan memiliki program terkait UMKM go internasional diharapkan berperan mengembangkan UMKM di Sumbar," katanya.

“Telah hadir perwakilan Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual yang mengikuti sidang paripurna 18 Januari ini,” kata Puan. 

Rapat Paripurna digelar di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1/2022). Saat memimpin rapat paripurna, Puan didampingi oleh seluruh wakilnya yakni Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus, Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, dan Muhaimin Iskandar. 

Adapun perwakilan aktivis perempuan yang disapa Puan ada 14 orang. Mereka antara lain dari Yayasan Sukma, Institut KAPAL (Lingkaran Pendidikan Alternatif) Perempuan, Migrant Care, Kusdiyah dari LKK NU, Perempuan Mahardika, Suluh Perempuan, dan Sekolah Perempuan DKI Jakarta. 

“Terima kasih atas kehadirannya. Semoga gotong royong kita bersama bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. 

Setelah menyapa para aktivis perempuan, Puan mempersilakan para perwakilan dari masing-maisng fraksi di DPR untuk menyampaikan pandangannya terkait RUU TPKS. 

Pekan lalu, Puan juga menerima sejumlah aktivis perempuan yang mendukung disahkannya RUU TPKS. Ia menerima banyak masukan terkait berbagai persoalan mengenai kasus-kasus kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan. 

Dalam audiensi itu, Puan memastikan siap memperjuangkan RUU TPKS agar dapat disahkan. Mantan Menko PMK tersebut juga mengatakan dukungan dari para aktivis perempuan menambah kekuatan untuk perjuangannya. 

“Masukan yang sudah disampaikan memberikan saya kekuatan tambahan untuk melaksanakan ini sebaik-baiknya. Saya meminta masukan dari luar supaya warnanya itu beragam, bisa merangkul dan mencakup semua kepentingan yang harus kita lindungi,” ungkap Puan, Rabu (12/1). 

Terkait RUU TPKS, Puan menjelaskan, setelah RUU tersebut sah menjadi inisiatif DPR, maka pihaknya bersama pemerintah akan membahas RUU yang sangat ditunggu-tunggu publik ini, setelah Presiden mengirim Surat Presiden (Surpres). 

“Surpres tersebut akan berisi wakil pemerintah yang ditunjuk Presiden untuk membahas RUU ini bersama DPR. Berikut juga dengan DIM (daftar inventarisasi masalah) dari pemerintah,” sebutnya. 

Puan berharap publik terus memberi masukan dan aspirasi kepada DPR RI selama RUU TPKS ini dibahas pemerintah. 

“Kami di DPR akan terus mendengar apa yang menjadi aspirasi masyarakat agar kita bisa sama-sama mencegah segala bentuk kekerasan seksual di sekitar kita,” tutup Puan.(***)

Pengesahan RUU TPKS dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang digelar hari ini di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2022). RUU TPKS disahkan setelah masing-masing fraksi di DPR menyampaikan pandangannya. 

“Apakah RUU usul inisiatif usul Badan Legislasi DPR RI tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat disetujui menjadi RUU usul DPR RI?” tanya Puan yang memimpin Rapat Paripurna. 

Para Anggota DPR RI yang hadir dalam Rapat Paripurna menyatakan setuju. Puan lalu mengetok palu tanda RUU TPKS resmi disahkan sebagai RUU Inisiatif DPR. 

“Kami berharap pembahasan RUU TPKS pada tahap selanjutnya dapat berjalan lancar,” ucap Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu. 

Puan juga mengucapkan apresiasi untuk seluruh aktivis yang memperjuangkan hak-hak dan perlindungan korban kekerasan seksual. Khususnya bagi sejumlah aktivis perempuan yang hadir pada Rapat Paripurna hari ini untuk mendukung pengesahan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR. 

“Terima kasih atas kehadiran teman-teman dari Jaringan Pembela Hak Korban Kekerasan Seksual yang mengikuti sidang paripurna 18 Januari ini” ucap Puan. 

“Semoga gotong royong kita bersama bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak,” imbuhnya. 

Puan mengingatkan, RUU TPKS masih harus melalui sejumlah proses untuk bisa disahkan sebagai undang-undang. Usai penetapan RUU TPKS sebagai RUU Inisiatif DPR, lembaga legislatif ini nantinya akan bersurat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

“Dan kami berharap Bapak Presiden bisa segera mengirimkan Supres (Surat Presiden) dan DIM (daftar inventarisasi masalah). Kami juga menunggu Pemerintah menunjuk Kementerian yang akan membahas RUU TPKS bersama DPR,” sebut Puan. 

Setelah Supres dikirimkan, DPR akan membahas alat kelengkapan dewan yang akan membahas RUU TPKS. Puan menyebut, pembahasan soal hal itu akan dilakukan dalam Rapat Paripurna. 

“Apakah Komisi atau Badan Legislatif (Baleg) yang diberi kewenangan untuk membahas RUU TPKS bersama pemerintah, nantinya akan diputuskan dalam Rapat Paripurna,” tutur mantan Menko PMK tersebut. 

Puan berharap proses pembahasan RUU TPKS dilakukan dengan seksama. Ia juga kembali memastikan DPR akan terbuka menerima aspirasi dari masyarakat dalam proses pembahasan RUU TPKS. 

“DPR RI bersama Pemerintah berkomitmen menuntaskan RUU TPKS dengan sebaik-baiknya. Kita harus memastikan korban-korban kekerasan seksual menerima hak-hak dan perlindungan dari Negara,” tutup Puan.(**)

 Padang, Serasinews.com- Kabar baik disampaikan Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Teddy Minahasa P, S.H., S.I.K. M.H serta apresiasi capaian vaksinasi Covid-19 di Kota Padang, yang melebihi dari target nasional.

Hal ini disampaikan Kapolda Sumbar di Mako Polresta Padang, Selasa (18/1/2022) didampingi Kapolresta Padang Kombes Pol Imran Amir S.I.K., M.H, saat kunjungan kerja ke Polresta Padang dalam rangka analisa dan evaluasi kesuksesan vaksinasi di Kota Padang.

Diketahui, capaian vaksinasi Covid-19 di Kota Padang sudah jauh meningkat dari sebelumnya. 

Kapolda Sumbar juga mengatakan, capaian vaksinasi secara keseluruhan berada di angka diatas 80 persen. Sedangkan capaian vaksinasi lansia sudah di atas 70 persen.

Adapun untuk vaksinasi untuk anak di Sumbar akan terus diakselerasi. Dia menegaskan, vaksinasi anak harus dilaksanakan, guna pembentukan herd immunity. 

Disamping itu, vaksinasi ini diperlukan dalam menyongsong pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah.

"Vaksinasi Anak, dalam rangka akselerasi percepatan penanganan Covid-19, khususnya dalam rangka persiapan menghadapi pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah," jelas Kapolda.

Selaras dengan Kapolda Sumatera Barat, Kapolresta Padang Kombes Pol Imran Amir terus mengingatkan, keikutsertaan dan kepedulian masyarakat dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kota Padang.

Dalam kunjungan tersebut, Kapolda Sumbar didampingi beberapa Pejabat Utama diantaranya Karoops Kombes Pol Djajuli, Kabiddokkes Kombes Pol drg Lisda Cancer, Kabidkum Kombes Pol Nina Febri Linda.(*)

 Kota Sawahlunto, Serasinews.com- Pemerintah Kota Sawahlunto menggandeng Bank BNI dalam percepatan digitalisasi daerah, melalui program Smart City dengan penggunaan fasilitas layanan jasa perbankan.(27/01/2022)

Kali ini Walikota Sawahlunto Deri Asta, S.H menandatangani MoU dan Perjanjian Kerjasama (PKS) bersama BNI dalam percepatan program Smart City dan Program penanganan sampah di kota Sawahlunto.

Selain Kota Sawahlunto, kerjasama ini juga dilakukan lima daerah lain di Sumbar.

Kita akan memulai sosialisasi kepada masyarakat perihal penanganan sampah di kota Sawahlunto, untuk itu ini merupakan bentuk komitmen yang bermanfaat sekali bagi kita khususnya masyarakat Sawahlunto, ucap Deri.

Menurutnya, dengan kerjasama ini akan banyak hikmah yang didapat baik dalam hal Smart City-nya, maupun pengembangan UMKM dan mengatasi persoalan sampah bagi masyarakat.

Kita berencana menyiapkan infrastruktur terkait penanganan sampah, baik pengolahan maupun lainnya, tuturnya.

Selain itu Deri Asta atau akrab di panggil bg Deri itu juga menyatakan bahwa MoU dengan BNI ini merupakan langkah yang tepat guna menjadikan kota Sawahlunto sebagai kota Smart-city.

"Kita optimis kerjasama ini bisa dilaksanakan dengan baik, sebab sesuatu yang dibuat dapat dijadikan uang dirasa program ini adalah sesuatu upaya untuk menunjang ekonomi masyarakat", ujarnya.

Deri Asta selaku wali kota Sawahlunto berharap kedepannya program ini dapat berjalan dengan sukses guna memajukan masyarakat Sawahlunto dengan mengupayakan sesuatu yang tidak bermanfaat menjadi bermanfaat.

Sementara itu, Direktur Layanan dan Jaringan BNI, Ronny Venir mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mendukung secara penuh kabupaten dan kota dalam setiap program-program Smart City yang ditetapkan.

Ia berharap MoU tidak hanya sampai disini, tapi jadi langkah awal kerja nyata yang terus dikawal pelaksanaannya sampai pada lini paling bawah.

“Mudah-mudahan MoU dan PKS ini bisa terimplementasi dengan baik, betul-betul kita kawal eksekusinya hingga lini terbawah.” ucapnya.

Dengan Smart City, katanya, tentu pemerintahan akan berlangsung lebih transparan, efisien dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang.(WEP)