Jakarta, Serasinews.com - Survei Indikator Politika menunjukan adanya peningkatan kepercayaan terhadap Polri oleh masyarakat. Survei yang dilakukan pada 11-17 April 2023 menujukan kepercayaan terhadap publik 73,2%.

“Publik trust Polri terus bergerak positif. Terbaru, angkanya kembali meningkat, menjadi 73,2 persen,” ujar Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam pemaparannya, Minggu (30/4/23).

Menurutnya, salah satu alasan yang mendasari meningkatnya kepercayaan kepada Polri adalah dampak tindakan tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terhadap para jenderal yang terlilit perkara. Polri, jelasnya, juga bersikap netral dengan tidak melindungi para perwiranya dari jerat hukum maksimal. 

Pada survei sebelumnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri pada Februari 2023 baru menyentuh 70,8%. Artinya, dalam rentang setidaknya dua bulan, ada peningkatan yang cukup signifikan. 

“Ada 71,5% masyarakat yang puas terkait kinerja Kepolisian membangun komunikasi dengan warga. Ada juga 73,6% yang puas dengan usaha Kepolisian memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,” ungkapnya.

Survei Indikator ini dilakukan dengan wawancara tatap muka. Jumlah responden sebanyak 1.220 orang responden dan toleransi kesalahan sebesar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Sumbar, Serasinews.com - Dalam seleksi penerimaan Polri TA. 2023, Polda Sumatera Barat melibatkan pengawas dari eksternal, salah satunya adalah dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salapan Suku Nagari Padang.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Sekretaris / Penghulu dari Suku Koto di KAN Salapan Suku Nagari Padang, Drs. Sjahrial DT Sutan Tan Alam. Dirinya telah lama aktif sebagai pengawas ekternal di Polda Sumbar.

“Di Polda Sumatera Barat ini sudah tujuh tahun kami (KAN) menjadi pengawas eksternal penerimaan Polri di Polda Sumatera Barat,” kata Sjahrial saat dikonfirmasi, Sabtu (29/4).

Dia menceritakan, bahwa sebelumnya masyarakat berpandangan kalau masuk polisi itu membayar. Namun setelah ia menjadi pengawas dan melihat langsung proses seleksi, hal tersebut tidak ditemukannya.

“Kami telah bisa meyakini anak kemenakan, sehingganya sekarang sudah berduyun duyun anak kemenakan kami yang mendaftar untuk masuk polisi,” ujarnya.

Ia menyebut, pengawasan yang dilakukan oleh KAN pada seleksi tersebut adalah dengan memantau langsung jalannya seleksi tersebut, mulai dari tes pemeriksaan administrasi awal hingga sidang kelulusan tahap akhir.

“kami melakukan pengawasan dimana bila ada kecurangan atau kesalahan kami akan tegur,” ujarnya.

Ia mencontohkan, apabila ada panitia yang sengaja atau tidak sengaja dalam meberikan nilai sehingga dapat merugikan kepada peserta itu sendiri, maka pihaknya selaku pengawas dapat melaporkan kejadian tersebut.

“Misalnya ada peserta yang saat tes lari mendapatkan nilai 100, mungkin-mungkin panitia khilaf atau dinilainya 60, hal ini akan kami sampaikan kepada bapak Kapolda. Kami koreksi langsung, para peserta seleksi tidak bisa dibohongi (panitia), ” jelasnya.

Selama menjadi pengawas, Sjahrial menilai dengan adanya pengawasan dari eksternal tentu sangatlah baik. Karena pihaknya juga bisa sebagai corong untuk memberitahukan kepada anak kemenakannya bahwa masuk polisi itu murni dari hasil peserta sendiri.

“Sekarang sudah ada penerimaan polisi yang tidak bayar, dan pengawasan disiplinnya sangat bagus. Dan inilah peran kami (KAN), kami sering mengadakan pertemuan dengan anak kemenakan dan menyampaikan pada saat itu yang ingin masuk polisi silahkan tanpa bayar,” ujarnya.

Hal ini dibuktikannya, dimana sudah banyak masyarakat Sumatera Barat yang masuk mendaftar untuk menjadi anggota Polri.

Kemudian, pandangannya terhadap seleksi anggota Polri saat ini sudah sangat bagus, seperti yang disemboyankan jujur, amanah, serta Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) yang telah berjalan dengan sebagaimana mestinya. 

“Selama tujuh tahun ini tidak ada permasalahan permasalahan yang prinsip, yang telah dilaksanakan oleh Panda (Panitia Daerah) Sumbar. Motto (BETAH) telah terealisasi di lapangan ,” ungkapnya.

Apalagi katanya, dengan adanya terobosan baru yakni terdapatnya pelayanan pengaduan hotline menggunakan nomor pengaduan 081378439918. Dimana, layanan pengaduan tersebut juga tersambung dengan Mabes Polri.

“Kami apresiasi layanan pengaduan hotline itu, karena bisa sangat membantu baik peserta atau orang tua peserta dari hal-hal yang tidak diinginkan saat seleksi tersebut,” pungkasnya.

Sjahrial juga berharap, proses seleksi penerimaan Polri yang telah berjalan dengan baik ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan.(*)

Sumbar, Serasinews.com - Seleksi penerimaan Polri Terpadu TA. 2023 sudah berjalan. Saat ini tahapannya adalah pendaftaran dan verifikasi, dan nantinya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan administrasi (Rikmin) awal.

Kepala Biro (Karo) SDM Polda Sumbar Kombes Pol Sonny Mulvianto Utomo, S.Ik mengatakan, selama seleksi penerimaan Polri berlangsung, pihaknya melibatkan pengawas dari Internal dan Eksternal. 

Untuk Pengawas Internal terdiri dari Itwasda dan Bidpropam Polda Sumbar. Sedang Pengawas Eksternal melibatkan dari berbagai pihak, baik dari lembaga pendidikan dan juga dari tokoh adat. 

"Pengawas eksternal yaitu Ombudsman RI Perwakilan Sumbar, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, LLDIKTI Wilayah X, Persatuan Dokter Umum Indonesia Wilayah Sumbar, Himpunan Psikologi Wilayah Sumbar, Fakultas Ilmu Keolahragaan Uneversitas Negeri Padang, dan Tim Audit IT dari Universitas Putra Indonesia YPTK Padang pada setiap tahapan seleksi," katanya, Jumat (28/4) di Polda Sumbar. 

Kemudian lanjut Kombes Pol Sonny, pengawas eksternal lainnya adalah dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nan Salapan Suku Nagari Padang. 

"Kami libatkan tokoh masyarakat dari KAN karena kearifan lokal disini (Sumbar) sangat kuat, maka kita libatkan KAN tersebut," terangnya. 

Karo SDM Polda Sumbar menyebutkan, dengan adanya pengawas internal dan eksternal, tujuannya adalah agar tercapainya rekrutmen Polri yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis (BETAH) serta Clear and Clean.

"Kami menghimbau agar masyarakat tidak percaya kepada orang yang mengatasnamakan Panitia atau pejabat kepolisian dengan menjanjikan kelulusan apalagi dengan memberikan sejumlah uang," ujarnya. 

Lanjutnya, pada proses seleksi penerimaan Polri ini, terdapat layanan pengaduan hotline pengaduan yang tersambung dengan Mabes Polri menggunakan nomor pengaduan 081378439918. 

"Tujuannya adalah untuk menampung apabila masyarakat ingin memberikan saran, masukan, kritik ataupun informasi-informasi yang masyarakat ketahui tentang dugaan penyimpangan atau mungkin oknum-oknum yang mencoba mengambil keuntungan pada seleksi penerimaan Polri," pungkasnya.(*)

Serasinews.com - Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyiapkan 2.627 personel guna mengamankan penyelenggaraan Konfrensi Tingkat Tinggi ke-42 ASEAN atau ASEAN Summit pada 9 hingga 11 Mei 2023. Pelaksanaan ASEAN Summit berlangsung di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, ribuan personel Polri yang diturunkan merupakan gabungan dari Mabes Polri, Polda NTT dan Polda NTB.

"Rencana personel yang dikerahkan yakni sebanyak 2.627 yang berasal dari Mabes Polri sebanyak 947 personel, Polda NTT 1.660 personel, dan Polda NTB 20 personel," kata Sandi dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 28 April 2023.

Sandi mengatakan, ribuan personel tersebut akan disebar di berbagai tempat, mulai dari bandara, akomodasi para delegasi atau kepala negara yang hadir hingga venue penyelenggaraan.

Sebelum main event tanggal 9 hingga 11 Mei, Sandi menuturkan akan ada side event yang digelar pada 7 hingga 9 Mei. Untuk side event nantinya akan menjadi tanggung jawab penuh dari Polri.

"Polri memberikan bantuan BKO personel di ring 1, 2, dan 3. Untuk side events menjadi tanggung jawab penuh dari Polri," ujarnya.

Adapun beberapa hal yang diperkuat yakni fasilitas yang ada di Labuan Bajo. Contohnya keberadaan CCTV untuk memperkuat pengendalian dari Command Center, dari Bandara sampai tempat acara dan akomodasi.

"Terkait dengan camera body warm, CCTV statis dan mobile bisa kita penuhi," katanya.

Nantinya, kata Sandi, CCTV tersebut akan dilengkapi dengan teknologi face recognition guna mendeteksi daftar atau orang-orang yang dicurigai akan melakukan tindak pidana.

Dalam pengamanan ini, Polri pun akan berkoordinasi dengan stakeholders lainnya dan pihak akomodasi. Hal ini guna memastikan apakah ada kendala yang membutuhkan bantuan 

Secara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di NTT, Sandi menuturkan terjadi penurunan tren kejahatan. Beberapa hal yang menjadi perhatian yakni meningkatknya angka kecelakaan lalu lintas dari tahun 2021 ke 2022.

"Potensi bencana di NTT ada kerawanan gempa bumi dan abrasi. Kemudian hidrome trilogi dan juga tingkat panas di NTT yang cukup tinggi," katanya.

Dengan semua persiapan tersebut, Sandi menegaskan Polri siap menjaga keamanan para delegasi dan kepala negara menghadiri penyelenggaraan KTT ASEAN.

"Polri siap menjaga keamanan dan kenyamanan para delegasi dan kepala negara dalam penyelenggaraan KTT ASEAN di Labuan Bajo, NTT," ujarnya.

Pasaman barat, Serasinews.com - Kepolisian Resor Pasaman Barat, Sumatera Barat melakukan aksi tangkap tangan terhadap pelaku pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan tangki mobil yang sudah dimodifikasi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Jorong Sariak Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo.

"Pelaku atas nama inisial AM (35) yang mengisi BBM subsidi jenis bio solar menggunakan mobil chevrolet pada Kamis (27/4) sekitar pukul 11. 00 WIB," kata Kepala Polres Pasaman Barat AKBP Agung Basuki melalui Kepala Satuan Reskrim AKP Fahrel Haris di Simpang Empat, Jumat.

Ia mengatakan dari tangan tersangka diamankan barang bukti 500 liter atau 10 jerigen BBM bio solar yang akan dijual kepada pengencer nantinya.

Menurutnya tersangka melakukan aksinya dengan mengisi BBM subsidi bio solar menggunakan mobil chevrolet di SPBU  kemudian memindahkannya ke jerigen sebelum di jual.

Ia menjelaskan penangkapan terhadap pelaku berawal dari informasi dari masyarakat tentang dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Usai mendapatkan informasi, tim Unit Tindak Pidana Tertentu Reskrim Polres Pasaman Barat turun ke lokasi melakukan pengawasan dan pembututan.

Saat di lokasi, katanya, pihaknya melihat sebuah kendaraan yang dicurigai berputar-putar bolak balik ke SPBU mengisi BBM.

Melihat hal itu maka tim mengikuti kendaraan itu. Berjarak sekitar 300 meter dari SPBU maka ditemukan pelaku memindahkan BBM itu ke jerigen 

"Melihat itu tim langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka dengan barang bukti 10 jerigen BBM bersubsidi jenis bio solar," ujarnya.

Tersangka kepada penyidik mengaku melakukan aktifitas itu sudah empat bulan untuk dijual ke kios-kios pengencer.

"Tersangka memodifikasi tangki mobil yang seharusnya berisi 51 liter menjadi 70 liter. Ia membeli satu liter bio solar seharga Rp6.800 per liter dan dijual ke kios pengencer Rp8.000 per liter. Saat penangkapan tersangka sudah enam kali melakukan pengisian," sebutnya.

Kemudian tersangka mendapatkan keuntungan sekitar Rp1.500 per liter jika menjual ke kios pengecer.

Tersangka diancam dengan pasal melanggar pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 6 tahun serta pidana denda paling banyak 60 miliar.

Ia mengimbau kepada seluruh warga masyarakat Pasaman Barat agar tidak ada lagi melakukan penyalahgunaan BBM bersubsidi maupun yang tidak.

"Apabila masih ditemukan akan kami tindak tegas secara peraturan perundang-undangan dan meminta masyarakat memberikan informasi terkait hal itu," tegasnya.

Kasat Reskrim Polres Pasaman Barat AKBP Fahrel Haris menegaskan Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Basuki secara tegas menginstruksikan  penyalahgunaan BBM bersubsidi harus ditindak tegas.

Sejak awal ia mempertanyakan antrean kendaraan yang terjadi di SPBU dan harus diawasi agar BBM bersubsidi harus sampai ke masyarakat yang berhak menerimanya dan membutuhkan.

Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kepala Metrologi Legal Dinas Koperasi dan UKM untuk melakukan pengukuran jumlah volume BBM yang diamankan menggunakan bejana ukur standar.

Hari pertama masuk kantor pasca libur lebaran 1444 H, seluruh Pegawai Perumda Air Minum Kota Padang melaksanakan apel pagi dihalaman parkir Kantor Pusat, Agus Salim Sawahan (26/4/23).

Andri Satria, selaku Direktur Teknik bertindak sebagai Pembina Apel.

Dalam arahannya Dirtek menyampaikan ucapan Mohon maaf lahir dan batin kepada seluruh peserta apel.

“Semoga amal ibadah selama bulan suci Ramadan diterima Allah SWT dan kini kita bisa kembali kefitrah dengan saling bermaaf-maafan,” katanya.

Dirtek juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh pegawai yang telah melaksanakan tugas selama libur cuti lebaran dengan tetap mengoptimalkan pelayanan kepada pelanggan.

Apel pagi ditutup dengan saling bersalaman antar seluruh pegawai.(*)

Bonjol, Serasinews.com - Pantauan arus lalu lintas aman dan lancar di pos Pelayanan Equator bonjol Arus mudik Lebaran yang berada di polsek bonjol,  Equator ( Garis Katulistiwa )berjalan lancar dan aman, Rabu (26/4).

Kapolsek bonjol Iptu Repaldi manyampaikan kepada awak Media di pos pelayanan bahwa pemudik telah banyak melakukan arus balik di H5 ini Lalin aman dan lancar.

Repaldi juga menghimbau kepada pemudik agar selalu menjaga keaman di saat berkendara Selalu menjaga keamanan kendaraan maupun fisik saat berkendara.

Sosok yang di kenal akrap dengan masyarakat ini juga mengajak masyarakat agar selalu menjaga keamanan wilayah hukum bonjol.

Semoga arus mudik dan balik lebaran bisa berjalan dengan aman dan tertib, semoga para perantau bisa kembali dengan selamat hingga tujuan, tutupnya.