“Saya bersyukur kerja-kerja Balitbang Diklat selama ini mendapat apresiasi dan pengakuan dari seluruh unit eselon I Kemenag. Sembilan strategi kebijakan itu telah resmi menjadi keputusan Rakernas. Kini kita harus mengawal hasil-hasil Rakernas itu dengan maksimal,” tegas Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM Suyitno usai penutupan Rakernas di Surabaya, Minggu (5/2/2023). Rakernas Kementerian Agama berlangsung dua hari, 4 – 5 Fabruari 2023.
Sembilan kebijakan itu meliputi Akselerasi Moderasi Beragama dalam Menangkal Potensi Politik Identitas, Advokasi Perizinan Rumah Ibadah dan Penguatan Sistem Peringatan Dini Konflik Keagamaan, Peningkatan Kompetensi dan Kesejahteraan Penyuluh Agama, dan Percepatan Sertifikasi halal.
Kemudian, Mempertahankan Kepuasan Layanan Penyelenggaraan Haji, Inovasi dan Optimalisasi Sertifikasi Tanah Wakaf dan Pengawasan Dana Sosial, Peningkatan Profesionalisme ASN Kemenag, Akselerasi Regulasi Layanan Keagamaan, serta Transformasi Kelembagaan Pendidikan Agama dan Keagamaan, Alih Status dan Kemandirian Lembaga Pendidikan Agama dan Keagamaan.
Suyitno mencontohkan, menghadapi tahun politik 2023-2024, Kemenag mewaspadai lahirnya potensi yang bisa menyebabkan disintegrasi bangsa. Kegiatan keagamaan yang seharusnya mengajak masyarakat hidup damai dan penuh semangat persaudaraan, bisa saja disusupi agenda politik yang penuh agitasi dan propaganda yang memecah belah masyarakat.
“Atas dasar pemikiran ini, (adanya) potensi penggunaan politik identitas dalam tahun politik 2023, (maka) akselerasi penguatan Moderasi Beragama menjadi keniscayaan,” paparnya.
Selanjutnya, terkait persoalan rumah ibadah. Pascareformasi, peristiwa penolakan pendirian rumah ibadah masih terjadi, terkadang menjadi faktor penyebab timbulnya konflik. Meski telah diatur dalam PBM tahun 2006, masih terdapat umat beragama yang mendirikan rumah ibadah tidak sesuai ketentuan, atau menggunakan bangunan bukan rumah ibadah untuk peribadatan.
“Kami mencatat masih banyak peristiwa perselisihan di kalangan umat beragama dalam hal pendirian rumah ibadat. Tentu ini menjadi konsen kita. Melalui strategi kebijakan yang tepat kita berharap persoalan yang terus berulang ini dapat diatasi,” ujarnya.
Guru besar UIN Raden Fatah Palembang ini menambahkan, persoalan layanan keagamaan strategis lainnya adalah bimbingan dan kepenyuluhan agama kepada masyarakat. Penyuluh agama memiliki peran penting dalam menumbuhkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional.
“Mengingat tantangan berat yang dihadapi bangsa Indonesia di tahun-tahun mendatang, tuntutan terhadap profesionalisme penyuluh agama semakin meningkat. Hal tersebut membutuhkan regulasi yang bisa mendorong kinerja penyuluh,” imbuhnya.
Karena sudah menjadi rekomendasi Rakernas, lanjut Suyitno, strategi kebijakan dalam outlook tahun 2023 tersebut harus menjadi pedoman dalam penyusunan rencana aksi seluruh satker Kemenag dalam layanan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, dan tata kelola serta akuntabilitas birokrasi. Outlook Kemenag tahun 2023 ini disusun oleh Balitbang Diklat melalui diskusi panjang dengan melibatkan para pimpinan satuan kerja (satker) Kemenag, baik pusat maupun daerah. Strategi kebijakan ini disusun, dengan mengacu pada Renstra Kemenag tahun 2020-2024 dan Program Prioritas Kemenag. Strategi Kebijakan juga disusun, setelah melihat berbagai tantangan persoalan yang dihadapi Kemenag, baik yang berskala global, maupun nasional,tutupnya.
Surabaya , Serasinews.com - Rektor UIN IB, Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kemenag tahun 2023 di Surabaya, Sabtu (4/2/2023).
Rakernas yang dibuka oleh Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mengangkat tema “Kerukunan Umat untuk Indonesia Hebat”.
Tahun 2023 dideklarasikan oleh Menag sebagai Tahun Kerukunan Umat Beragama. Menag berpesan agar seluruh jajarannya ikut berupaya dalam mencegah politisasi agama di rumah ibadah dan lingkungan masyarakat sebab sudah menjadi tugas ASN Kemenag untuk memastikan kerukunan umat tetap terjaga baik di tahun politik.
Selain itu, Menag juga berpesan seluruh jajaran di bawah Kemenag untuk dapat memberikan respons cepat, jelas, detail, serta tepat atas semua isu dan masalah keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Respons cepat sangat penting karena selain dapat menenangkan publik, juga merupakan upaya untuk mengedukasi masyarakat.
Hal lain yang juga ditekankan oleh Menag dalam Rakernas, yaitu profesionalisme ASN, komitmen anti korupsi, realisasi program prioritas, dan target 10 juta sertifikasi halal.
Rektor UIN IB dalam pesannya sewaktu dihubungi oleh humas mengajak kepada seluruh ASN di bawah naungan UIN Imam Bonjol Padang untuk menindaklanjuti amanat Menag tersebut dengan fokus bekerja serta menjadikannya prioritas dalam pelaksanaan program kerja di tahun 2023.
Acara yang dilaksanakan secara blended ini dihadiri secara langsung 294 peserta dari unsur Pejabat Unit Eselon I, II, III, dan IV Kemenag Pusat, Staf Ahli, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menag, Pimpinan PTKN, Kepala Kanwil Kemenag dan bergabung secara daring para Kepala Kankemenag kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
“untuk menghadapi tantangan kedepan jangan pernah menyerah dan terus belajar, sebab kerja keras dan komitmen tinggi dalam belajar adalah kunci untuk menggapai cita-cita, saya mendoakan semoga para peserta mendapatkan beasiswa yang telah diimpikan dan kesuksesan selalu menyertai, tuturnya.
Dr. Asrina, M.Ag selaku panitia lokal pelaksanaan PPSL di UIN Imam Bonjol melaporkan, kesempatan pertama sebagai penyelenggara ini menjadi pembelaajran bagi UIN Imam Bonjol Padang dalam memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh peserta PPSL. Program ini dilaksanakan selama 3 bulan sejak 9 November 2022 lalu yang diikuti sebanyak 12 orang peserta yang berasal dari PTKIN seluruh Indonesia.
PPSL merupakan Program Persiapan Studi Lanjut yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Ditjen Pendidikan Islam bagi Dosen dan alumni PTKI agar dapat melanjutkan pendiidkan program S2 dan S3 ke Universitas di laur negeri. Melalui program ini para peserta dibekali dengan peningkatan kemampuan bahasa Inggris, bimbingan penulisan personal statement, penulisan research proposal hingga persiapan menghadapi interview.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Dr. Yasrul Huda, M.A., Kepala Biro AUPK H. Muhammad Fuad Nasar, M.Sc., Koordinator Humas Drs. Mardius M., M.M., para instruktur dan para peserta PPSL sebanyak 12 orang yang berasal dari PTKIN seluruh Indonesia.
Padang ,Serasinews.com - Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Imam Bonjol Padang di amanahi sebagai leading sector dalam mengadakan pelatihan panitia seleksi satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) pada Senin, 30 Januari 2023 di Ruang Rapat Senat, Gedung Rektorat Kampus III UIN Imam Bonjol Padang.
Kegiatan pelatihan ini merupakan amanat dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Pasal 12 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi. Berdasarkan amanat tersebut, peserta pelatihan diberikan penguatan konsep-konsep tentang penanganan kekerasan seksual.
Kegiatan ini di buka oleh Rektor UIN Imam Bonjol Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd. Menurut Rektor, Isu-isu yang berkaitan dengan pelecehan maupun kekerasan seksual, untuk bisa di proses harus di buktikan dengan data dan fakta. Kegiatan ini langsung di bawah rektor namun jalur koordinasi (kerjasama) tetap melalui Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) LP2M UIN Imam Bonjol.
Pelatihan ini menghadirkan dua orang narasumber yakni Indira Suryani, S.H., M.H Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang dan Dr. dr. Rika Susanti Ketua Satgas PPKS Universitas Andalas. Peserta dari kegiatan ini dari berbagai kalangan dimulai dari dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Harapan dari kegiatan ini, panitia seleksi mampu memilih orang-orang yang disiapkan menjadi satuan tugas (SATGAS) pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UIN Imam Bonjol.