Latest Post



Padang, netralpost --- Anggota DPR RI Provinsi Komisi IX Dr. H. Suir Syam, M.kes,MMR dan Fatmawati, ST, M.Eng Adakan Sosialisasi Advokasi dan KIE Penanganan Stunting Bersama Mitra Kerja Tahun 2022 di Kecamatan Padang Timur  Kota Padang, Kamis (14/12/22).

Pemerintah menaruh perhatian besar bagi upaya penurunan angka kasus Stunting daerah Sumbar, sebab masalah Stunting dapat mempengaruhi kwalitas SDM di masa mendatang, Suir Syam mendukung penuh program BKKBN terutana dalam percepatan penurunan Stunting.

Mencegah Stunting sangat penting, bagaimana kita mempersiapkan calon pengantin(catin) agar anak nya dibolehkan nikah disaat usianya sudah mencapai 21 tahun, lebih baik hamilnya ditunda agar siap secara fisik dan mental.

Dalam kegiatan ini Suir Syam mengapresiasikan upaya percepatan penurunan Stunting. Stunting bukan masalah kesehatan semata, tapi dipengaruhi oleh masalah sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu penanganan Stunting memerlukan koordinasi dan partisipasi pemangku kebijakan tingkat daerah

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak pendek seusianya, Stunting juga memiliki berbagai dampak, salah satunya kemungkinan anak akan mudah terserang penyakit kronis, tinggi anak tidak sesuai dengan usianya dan rendah kemampuan belajarnya

Suir Syam menambahkan periode 1000 hari pertama kehidupan yakni ketika janin berada dalam kandungan hingga usia 2 tahun menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan dan produktifitas seseorang di masa depan, pemerintah menargetkan penurunan prevalensi Stunting 14 persen ditahun 2024.

Untuk mengantisipasi bertambahnya kasus Stunting dibutuhkan keseriusan semua pihak dengan menberikan kartu kepada calon pengantin(catin) yang merupakan kartu Esenmil yaitu Elektronik Siap nikah siap hamil bagi usia yang sudah mencapai 21 tahun.

Kegiatan konsolidasi kebijakan tingkat daerah kemitraan dalam percepatan penurunan Stunting tahun 2022 turut dihadiri oleh kepala BKKBN atau yang mewakili, camat pauh, lurah pauh, dinas P3KBP3A, tokoh masyarakat dan sejumlah tamu undangan lainnya.(*)

 

Padang --- Menyikapi dugaan kekerasan seksual yang berkembang di ruang publik akhir-akhir ini, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) Dugaan Kekerasan Seksual (DKS). Tim ini dipimpin Prof. Dr. H. Syafruddin, M.Ag dengan anggota Prof. Dr. H. Awiskarni, M.Ag, Dra. Hulwati, M.Hum, Ph.D, Dr. Duhriah, M.Ag, Abdullah Khusairi, MA, Yasmeliziarti, M.Kom, dan Muhammad Fauzan Azim, S.HI, MH.

Kabag Humas UIN Imam Bonjol Padang, Drs. Mardius, MM menyatakan, selain membentuk TPF DKS, Rektor juga membentuk Unit Layanan Terpadu (ULT) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS).

“Ini bentuk respon cepat, setelah sebelumnya rektor bersama jajaran pimpinan menghadapi dan mendengar langsung mahasiswa yang demonstrasi mengungkapkan masalah dugaan Kekerasan Seksual di kampus kita,” ungkap Mardius.

Dr. Duhriyah, M.Ag sebagai Kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) yang mengkoordinasikan ULT PPKS menyatakan hari ini, Senin (12/12) Surat Keputusan Panitia Seleksi (Pansel) akan ditandatangani rektor. Setelah itu, tim Pansel akan bekerja untuk menjaring calon anggota Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) merujuk petunjuk tenis (Juknis) dari kementerian.

“Kita sedang menyiapkan agar Satgas PPKS segera terpilih dan bekerja. Untuk sementara kita sudah punya TPF untuk menangani dugaan pelecehan dan kekerasan seksual” ungkapnya.

Ketua TPF DKS Prof. Dr. H. Syafruddin, M.Ag mengatakan, kini TPF DKS sedang bekerja untuk menelusuri informasi, mengumpulkan bukti dan menvalidasi data-data terkait dugaan pelecehan seksual. Hal ini sangat penting sebelum masuk ke wilayah hukum.

“Kita mencari informasi, mengumpulkan bukti dan menerima laporan dari siapapun yang punya bukti” tegas Guru Besar Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama (FUSA) UIN Padang ini.

Wakil Rektor III, Welhendri Azwar, S.Ag, M.Si, Ph.D mengatakan akan terus mendorong dan memantau kerja TPF DKS yang diberi waktu dua bulan untuk melaporkan kepada rektor temuan TPF DKS. “Kita pantau dan dukung sepenuhnya kerja TPF DKS, dan temuan tim akan ditindak lanjuti sesuai dengan mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku. Dan bagi mereka yang terbukti melakukan tindakan pelecehan seksual dan kekerasan seksual, akan diproses secara hukum dan akan ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku,” ujar Sosiolog jebolan Universitas Kebangsaan Malaysia ini.(*)




Padang-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Rico Alviano dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) minta perusahaan bertanggung jawab atas kejadian Ledakan tambang Batu Bara di PT Nusa Alam Lestari (NAL) Parambahan, di Desa Salak, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto yang terjadi pada Jum'at sekitar pukul 09.00 WIB. Saat itu, para pekerja baru memulai aktivitas penambangan.

Anggota DPRD dari Partai PKB itu dengan tegas mengatakan bahwa perusahaan atau PT Nusa Alam Lestari
yang meledak itu harus bertanggung jawab, ungkapnya kepada media Sabtu, (10/12/2022) via selulernya. 

Rico Alviano menyebut, dari jumlah korban 14 tersebut, 10 orang di antaranya meninggal dunia dan 4 orang lainnya mengalami luka-luka itu pihak  PT. Nusa Alam Lestari (NAL) Parambahan (lubang SD C2/Lori 2) 281 meter dengan Panjang Blower 150 meter itu harus bertanggung jawab hingga selesai.
 
Lanjut Pria yang juga seorang pengusaha itu, sebenarnya kejadian ini sudah sering terjadi bukan terjadi satu kali dua kali lagi, semenjak dilimpahkannya kewenangan tambang kepada kementerian.

Dirinya menjelaskan bahwa pihak perusahan itu harus ada yang melakukan pengecekan secara rutin di sektor tambang dan harus jeli malakukan mengecekan tambang dalam arti bagaimana kaidah  penambang yang baik, ujarnya.

Kemudian pihak perusahaan juga harus melengkapi alat pelindung diri bagi karyawan dan juga melakuan pengecekan bagaimana kondisi dalam untuk melakukan penambangan , tuturnya.

Dengan terjadinya hal seperti meledaknya tambang ini seharusnya di lakukan penutupan sementara, dan Kementrian harus lebih tegas terhadap tambang-tambang yang tidak mengikuti prosedur sebangai mana telah tetapkan kementeri, tutupnya. (SRP) 



Padang-- Ditpolairud polda Sumatera Barat lakukan kegiatan Family Gathering Dalam Rangka HUT Polairud Ke-72 tahun 2022.

Kegiatan Family Gathering di ikuti oleh Dirpolairud Polda Sumbar Kombes Pol Sahat Hasibuan beserta Ibu Wadirpolairud beserta Ibu, PJU Ditpolairud, Perwira Ditpolairud, Personil Ditpolairud, Suami/Istri beserta anak-anak Keluarga Besar Ditpolairud Polda Sumbar yang diselenggarakan pada Sabtu, 03 Desember 2022 di Mako Ditpolairud. 

Dengan rangkaian acara Family Gathering adalan sebagai Jalan santai, Senam bersama, pembagian Doorprize dan acara hiburan. 

Dirpolairud Polda Sumbar Kombes Pol Sahat Hasibuan mengatakan kegiatan dilaksanakan untuk menjaga kekompakan dan menjaga silaturahmi keluarga besar Ditpolairud.

Semoga dengan adanya kegiatan Family Gathering ini bisa menambah rasa persaudaraan antara personil Ditpolairud Polda Sumbar, tutupnya. (***)




Raut kebahagiaan terpancar dari Kapolres Sarolangun AKBP Anggun Cahyono, Sik saat memimpin Apel Pimpinan yang dihadiri oleh Polres hingga Polsek jajaran, mengetahui personilnya telah Terdaftar menjadi Calon Jamaah Haji (CJH) Kabupaten Sarolangun.

“Mimpi Kapolres Sarolangun untuk melihat anggotanya berangkat haji akhirnya terwujud, Semoga kelak Hajinya Mabrur dan bisa menjadi kepribadian yang lebih baik lagi, bertambahnya keimanan serta dapat meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan yang maha Esa”. Senin (05/12/2022).

Kapolres Sarolangun mengaku terharu, dari 304 personil yang mendaftar Tabungan Haji, 38 personil yang telah Melunasi dan siap berangkat setelah ada informasi dari Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sarolangun.

Dari segi syarat umur, lanjut dia, Personil Polres Sarolangun terpenuhi. Sedangkan syarat keberangkatkan naik haji tahun ini yakni usia 65 tahun ke bawah.

"Harapan saya, personil kami yang telah melunasi, segera mendapatkan kloter dan gelombang (pemberangkatan).

Kapolres menambahkan, personilnya telah menyisihkan sebagian dari gaji dan remunerasi yang ia terima untuk mendaftar haji. pungkasnya.



Padang - Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy apresiasi pelantikan pengurusan DPP Ikatan Pemuda Peduli Pariaman (IPPP) periode 2022-2027, di Kota Padang, Minggu (4/12/22).

Pada kegiatan tersebut dalam sambutannya Audy berharap DPP IPPP Dapat menjadi wadah dan juga tempat berkomunikasi serta menjalin silaturahmi bagi seluruh Pemuda Pariaman yang berada di berbagai wilayah di Indonesia.

"Organisasi DPP IPPP ini sangat bagus dan niatnya sama-sama ingin memperdayakan masyarakat untuk kemajuan Sumatera Barat, untuk kemajuan Pariaman," katanya.

Dirinya mengingatkan hal yang sangat dalam sebuah organisasi adalah pemimpin. Artinya, pemimpin itu harus punya inovasi, harus punya kreativitas dalam menjalankan organisasi agar bisa bergerak ke depannya dan bisa bermanfaat dan sesuai dengan cita-citanya.

Selain itu, Bupati Padang Pariaman yang diwakili oleh Kasatpol PP Padang Pariaman mengucapkan selamat kepada ketua beserta anggota DPP IPPP, semoga dengan terbentuknya DPP ini dapat menjadi ranah cikal dan bakal antara ranah dan rantau.

Membangun potensi dan daerah, membangun kato nan sabulek untuk membangun Pariaman.  Menjadikan kampung lebih baik, menjalin silaturrahmi antar masyarakat Pariaman dimanapun berada.

Organisasi membangun kekuatan, membangun persatuan, Jangan sampai organisasi menjadi pemecah belah kita antar sesama masyarakat Pariaman.

"Kami Pemerintah Daerah Padang Pariaman sangat bangga dengan terbentuknya DPP Pariaman ini, kami membuka pintu sebesar-besarnya untuk berkomunikasi membangun Piaman lebih baik, lebih maju dan lebih sejahtera" Pungkasnya.

Diwaktu yang sama, Idman Selaku Ketua DPP mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak/Ibu dan serta undangan yang berbahagia.

Selaku ketua, Idman memiliki Visi Mewujudkan kader IPPP yang beriman, bermoral, kreatif, Mandiri dan bertanggung jawab serta Peduli Dengan perkembangan pembangunan kampung halaman.

Dirinya berharap, Visi ini bersama Sumber Daya Piaman yang handal, beradat dan bermartabat dapat berjalan dan terlaksana dengan baik.

"Meningkatkan persatuan dan kesatuan pemuda pemudi Pariaman dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia menjadi hal tanggung jawab paling penting bagi DPP IPPP," Katanya.

Melalui IPPP kita lahirkan ditengah-tengah masyarakat Pemuda pemudi Piaman yang beriman, bermoral, kreatif, bertanggungjawab serta peduli dengan kampung halaman, tutupnya.


Dalam upaya untuk meningkatkan realisasi penyaluran pembiayaan Tapera di provinsi Sumatera Barat, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) hadir di kota Padang melalui kegiatan Mini Expo yang akan berlangsung dari tanggal 7 – 8 Desember 2022 di Aula Kantor Gubernur Sumatera Barat. Kegiatan ini merupakan tindaklanjut dari kunjungan BP Tapera yang sebelumnya telah dilakukan oleh Direktorat Pembiayaan Perumahan dan Direktorat Operasi Pemanfaatan BP Tapera.

Deputi Komisioner BP Tapera, Ariev Baginda Siregar menyampaikan bahwa BP Tapera terus gencar melakukan sosialisasi dan pendekatan masif kepada masyarakat, khususnya PNS untuk bisa lebih mengenal BP Tapera dan memanfaatkan fasilitas dan program yang dikelola oleh Badan ini. “Tapera bertujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta,” ujar Ariev menjelaskan.

Untuk itu Ariev Baginda Siregar mengajak seluruh masyarakat khususnya PNS untuk datang dan berkunjung ke mini expo yang diselenggarakan oleh BP Tapera bersama dengan Bank BTN dan menggandeng pengembang perumahan. “Kami mempertemukan demand dan supply sehingga masyarakat yang berminat bisa komunikasi secara langsung,” ungkap Ariev demikian ia biasa disapa menambahkan.

Skema pembiayaan Tapera yang ditawarkan adalah Kredit Pembiayaan Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pembiayaan Pembangunan Rumah (KBR) dan Kredit Pembiayaan Renovasi Rumah (KRR). Bagi masyarakat, khususnya PNS yang ini memanfaatkan program ini syaratnya belum memiliki rumah dan berpenghasilan maksimal Rp8 juta. Untuk ketiga program ini suku bunga rendah, hanya 5% sampai masa berakhir.

“Bagi yang sudah memiliki rumah, bisa juga memanfaatkan fasilitas lain berupa Kredit Renovasi Rumah yang bisa diangsur hingga 5 tahun pembiayaannya dengan cicilan tetap sampai lunas. Ingin tahu lebih lanjut, silahkan datang dan kunjungi mini expo kami,” tambah Ariev.

Sebagai informasi, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) didirikan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. BP Tapera adalah badan hukum di bawah pengawasan Komite Tapera yang terdiri atas Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan unsur profesional. BP Tapera memiliki peran sebagai salah satu katalis percepatan penyediaan perumahan rakyat yang diharapkan mampu mendukung Program Sejuta Rumah yang dicanangkan pemerintah.SIARAN PERS

Per akhir November 2022, BP Tapera telah menyalurkan akad pembiayaan Tapera sebanyak 4.762 unit senilai Rp712,76 miliar. Khusus untuk Sumatera Barat, akad pembiayaan Tapera telah tersalurkan sebanyak 183 unit.(***)

Author Name

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Diberdayakan oleh Blogger.